Pemerintah Kabupaten Mesuji tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan hingga infrastruktur jalan dan gedung. Meski dalam kondisi efisiensi global dengan anggaran APBD terbatas, Bupati Elfianah terus melakukan terobosan dan lobi ke pihak terkait, mulai dari pemerintah provinsi hingga pusat.
Seperti agenda pertemuan Bupati Mesuji pada 16–18 September 2025 yang mencatat sejumlah kegiatan strategis, antara lain:
1. Mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dinamika ubi kayu di Lampung, di Jakarta (16/9).
2. Kunjungan Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN terkait pelaksanaan IP4T di tanah negara bekas HGU PT. AL, Mesuji (17/9).
3. Pertemuan dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, di Gedung DPR RI, Jakarta (17/9).
4. Audiensi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, di Jakarta (17/9).
5. Pertemuan dengan Kepala PFDI Kementerian PU, Krisno Yuwono, di Jakarta (18/9).
6. Pertemuan dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, di Jakarta (18/9).
Upaya ini bertujuan mewujudkan Mesuji yang maju, berdaya saing, dan berkembang.
Melihat pola kerja Pemkab Mesuji saat ini, Bupati Mesuji pertama, Khamami, turut mengapresiasi kinerja Pemkab Mesuji yang dinilai loyal dalam memperjuangkan aspirasi hingga ke pemerintah pusat.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Mesuji akan segera menangani sejumlah ruas jalan di Kecamatan Rawajitu Utara usai evaluasi RAPBD oleh Pemprov Lampung. Pekerjaan meliputi pengecoran jalan TR18–TR1 Panggung Rejo, TR10 Panggung Rejo–Telogo Rejo, TR18 Telogo Rejo–TR18 Panggung Jaya, Jembatan Panggung Jaya–Way Puji, serta ruas Bandar Anom–Wono Agung hingga kawasan Rumah Sakit Bandar Anom. Jalur Sidang Iso Mukti–Sidang Sido Rahayu juga akan diteruskan ke Kurnia Agung.
Selain proyek jalan, Rumah Sakit Bandar Anom ditargetkan beroperasi pada 26 November 2025. Khamami menegaskan semua pekerjaan dilakukan bertahap sesuai aturan penggunaan anggaran, sehingga tidak bisa dilakukan terburu-buru.
“Semua ini ada tahapannya, tidak bisa asal cepat atau seperti sim salabim. Uang negara harus dikelola sesuai aturan,” tegas Khamami, Kamis (18/9/2025).